Bandung, 10 Desember 2025, lemtvbekasi.id – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (DPD FSP LEM SPSI) Jawa Barat menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerima delegasi buruh dalam aksi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Aksi yang diikuti ribuan buruh dari berbagai sektor industri tersebut bertujuan menyerahkan aspirasi dan tuntutan terkait dampak korupsi terhadap kesejahteraan pekerja. Namun, delegasi buruh hanya diterima oleh pejabat humas KPK di halaman gedung, tanpa kehadiran satu pun pimpinan KPK.

Korupsi Dinilai Memburukkan Kondisi Kerja Buruh

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, menegaskan bahwa korupsi telah menjadi faktor sistemik yang memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, praktik korupsi berdampak pada:

  • Stagnasi upah dan ketidakseimbangan dengan kenaikan biaya hidup.

  • Semakin luasnya penggunaan status kerja tidak tetap seperti kontrak dan outsourcing.

  • Mudahnya terjadi PHK akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.

  • Kualitas layanan kesehatan yang belum optimal bagi pekerja dan keluarganya.

  • Rendahnya cakupan jaminan sosial, terutama bagi lebih dari 85 juta pekerja informal yang belum terlindungi.

  • Jaminan pensiun yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar saat buruh memasuki masa tua.

Sidarta juga menyoroti maraknya praktik korupsi di daerah yang berdampak pada iklim investasi. Menurutnya, investor kerap ragu menanamkan modal karena ketidakpastian regulasi dan potensi biaya tambahan. “Korupsi memiskinkan buruh, melemahkan pengawasan, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi,” tegasnya.

Delegasi Buruh Tidak Ditemui Pimpinan KPK

Ketiadaan pimpinan KPK dalam menerima perwakilan buruh dinilai mencerminkan kurangnya komitmen untuk mendengarkan aspirasi pekerja. Menurut Sidarta, serikat pekerja datang dengan itikad baik untuk berdialog dan menyerahkan tuntutan terkait penguatan pemberantasan korupsi.

“Kami datang membawa suara ribuan buruh Jawa Barat. Ketidakhadiran pimpinan KPK menunjukkan bahwa suara pekerja belum dianggap sebagai prioritas. Jika aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, kami siap mengerahkan massa dalam skala lebih besar,” ujarnya.

Tuntutan DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat kepada KPK

Dalam aksi tersebut, DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat mengajukan beberapa tuntutan utama:

  1. Penindakan tegas dan transparan terhadap koruptor kelas kakap.

  2. Pemulihan kredibilitas KPK sebagai lembaga terdepan pemberantasan korupsi.

  3. Jaminan bahwa kebijakan publik bebas dari praktik korupsi demi tegaknya perlindungan pekerja.

  4. Dorongan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi buruh.

Sidarta menegaskan bahwa buruh akan terus mengawal agenda pemberantasan korupsi karena masa depan pekerja dan keluarga sangat bergantung pada integritas kebijakan publik.